TANGERANG – Kondisi infrastruktur Jalan Tol Tangerang–Merak mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat. Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) mempertanyakan komitmen PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku pengelola dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Ketua Umum LSM Geram sekaligus perwakilan AMPP, Alamsyah, menyatakan bahwa kerusakan di sejumlah ruas jalan tol saat ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya, kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, dan aspal yang mengelupas berisiko tinggi memicu kecelakaan lalu lintas.

“Sebagai pengguna jalan yang membayar tarif setiap hari, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi jalan justru memprihatinkan, terutama saat hujan atau pada malam hari,” ujar Alamsyah dalam keterangannya, Minggu (25/1).

Soroti Kualitas Konstruksi TPT Balaraja
Selain masalah badan jalan, AMPP juga menyoroti ambruknya kembali Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jembatan Tol Balaraja. Alamsyah menyayangkan kejadian tersebut karena di bawah jembatan terdapat jalan poros desa yang aktif digunakan warga.
Ia mencatat, kejadian ambruknya TPT di lokasi yang sama bukan kali pertama terjadi.

“TPT ini pernah dibangun ulang setelah ambruk beberapa tahun lalu, namun sekarang kembali rusak. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas konstruksi dan pengawasan teknisnya. Ini sangat membahayakan keselamatan warga di bawah jalan tol,” tegas CEO Geram Grup tersebut.

Ajukan Audiensi dan Desak Evaluasi BPJT
Sebagai langkah formal, AMPP mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada PT MMS untuk meminta klarifikasi sekaligus mengajak pihak pengelola melakukan audiensi guna mencari solusi bersama.

IMG 0334
Foto : Kondisi Ruas Tol Tangerang-Merak Km.55

“Kami sudah menyurati PT MMS. Harapan kami, pengelola tidak menutup mata dan bersikap terbuka demi keselamatan publik,” tambah Alamsyah.

Lebih lanjut, AMPP mendesak agar:

  1. PT MMS segera melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
  2. Peningkatan pengawasan dan pemeliharaan jalan tol secara berkelanjutan.
  3. Pemerintah melalui BPJT dan Kementerian Pekerjaan Umum segera mengevaluasi kinerja PT MMS sebagai pengelola.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai jalan tol hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan tarif, tetapi mengabaikan aspek keselamatan penggunanya,” pungkasnya.