TANGERANG — Setelah menuai sorotan dengan berbagai kegiatan seremonial berdalih kebersamaan yang dikemas dalam monitoring dan evaluasi, kali ini penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menjadi kontroversi dengan munculnya program mobil siaga.
Program mobil siaga dengan nilai Rp. 277 juta yang bersumber dari Dana Desa tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah merupakan urgensi untuk kepentingan masyarakat, atau justru menjadi dalih kelancaran pesanan pemasok kendaraan.
Alamsyah, aktivis sekaligus pegiat kontrol sosial asal Kabupaten Tangerang, menuturkan bahwa tidak sedikit sebelumnya kendaraan operasional desa berujung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Urgensi siapa, masyarakat atau bukan. Info yang saya dapat kades ramai-ramai pesan ke salah satu penyedia kendaraan tersebut di karawaci” ungkap Alamsyah.
Dirinya menilai bahwa keputusan ini janggal, apalagi program pengadaan kendaraan desa pernah menjadi sorotan karena potensi mark-up hingga penyalahgunaan. “Lalu tiba-tiba muncul lagi kebijakan pembelian mobil siaga dengan nilai ratusan juta. Untuk siapa sebenarnya mobil siaga ini?” tegasnya.
Padahal menurutnya jika melihat kondisi saat ini, anggaran Infrastruktur yang dibutuhkan untuk kenyamanan masyarakat lebih mendesak tapi justru terpinggirkan.
Jika dana sebesar Rp277 juta digunakan untuk pembangunan infrastruktur lanjutnya, hasilnya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat, mulai dari saluran air sampai jalan tentunya menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Saluran air di banyak desa sudah tidak nampak, mengecil, bahkan tersumbat. Setiap hujan, air tidak punya jalur mengalir. Belum lagi kondisi jalan lingkungan yang butuh perbaikan. Ini kebutuhan dasar warga, yang seharusnya diprioritaskan,” ucapnya.
Menanggapi persoalan ini, Alamsyah meminta pemerintah desa lebih transparan dan membuka seluruh dokumen perencanaan, termasuk proses pemilihan penyedia mobil.
Terlebih dalam kondisi saat ini dimana dalam kondisi real di lapangan, urgensi infrastruktur lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang mobil siaga dengan nilai Rp.277 juta yang entah siaga untuk siapa.
“Saya khawatir ini hanya pola baru untuk menghabiskan anggaran. Desa harus menjelaskan secara terbuka: siapa yang mengusulkan, bagaimana analisis kebutuhan, dan apa manfaatnya untuk warga,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk kepentingan publik secara nyata. Jangan sampai program yang tidak prioritas dipaksakan, sementara kebutuhan warga dibiarkan.
Alam pun menjelaskan jika ia akan segera membentuk tim untuk membuat kajian awal di beberapa kecamatan terkait infrastruktur di desa yang belum tersentuh atau belum di lanjutkan oleh pemerintah desa. “Kita akan mulai dari jayanti tempat kantor pusat geram grup, lalu balaraja, cisoka, solear, kresek gunung kaler, mekar baru dan kronjo” tegasnya.
Tinggalkan Balasan