TANGERANG – Proyek pembangunan Direct Toll Access Bitung KM 25 diduga mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Kondisi ini dinilai berdampak pada kerusakan jalan tol Jakarta–Tangerang serta memicu kemacetan panjang yang merugikan pengguna jalan.

Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) mencatat, sejak proyek ini diresmikan pada 10 Juli lalu, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Akibatnya, ruas tol di sekitar KM 22 hingga KM 25 mengalami kerusakan dan antrean kendaraan yang signifikan, terutama pada jam sibuk.

Perwakilan LSM yang tergabung dalam AMPP, Alamsyah, menyatakan bahwa lambatnya pengerjaan proyek tersebut sangat merugikan mobilitas masyarakat.

Baca Juga:
Jalan Rusak dan Banjir, Aliansi Masyarakat Ancam Demo Kantor Jasa Marga Kebon Nanas

“Jarak tempuh yang seharusnya lebih cepat justru menjadi jauh lebih lama. Setiap hari pengguna jalan tol harus menghadapi kemacetan panjang dan jalan rusak. Ini jelas merugikan masyarakat, termasuk kami pengguna jalan tol Jakarta–Tangerang,” ujar Alamsyah dalam keterangannya.

Sebagai bentuk protes, AMPP telah melayangkan surat kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka meminta adanya audiensi untuk mengklarifikasi kendala pembangunan yang tengah terjadi.

Dalam surat tersebut, AMPP juga mendesak Dirjen Bina Marga untuk memanggil Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta melibatkan pihak Jasa Marga/JMTO.

“Kami mengajak Dirjen Bina Marga karena mereka yang mengeluarkan perizinan pembangunan. Tentu ini tidak terlepas dari peran BPJT dan Jasa Marga. Mereka harus bertanggung jawab atas kondisi di ruas Tol Jakarta–Tangerang,” tegas Alamsyah.

Selain ke Kementerian PU, AMPP berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini diambil guna menelusuri rekomendasi dan kajian dampak lingkungan yang dikeluarkan saat peresmian proyek.

“Kami ingin mengetahui seperti apa rekomendasi dan kajian dampak lingkungan yang dikeluarkan saat proyek ini diresmikan. Hingga saat ini pengerjaan belum selesai dan justru menimbulkan dampak serius bagi masyarakat,” tambahnya.

AMPP menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan tanggung jawab dan percepatan perbaikan jalan demi keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan tol.