PANDEGLANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten terpilih, Endang Kurnia, memberikan pernyataan tegas terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung. Ia menilai, mengembalikan mekanisme pemilihan ke tangan DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang hanya mengakomodir kepentingan elite.

​Pernyataan tersebut disampaikan Endang usai resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD GMNI Banten dalam Konferensi Daerah (Konferda) VI yang berlangsung di Pandeglang, Sabtu-Minggu (10–11/1/2026).

​”Kami menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kemunduran demokrasi, termasuk gagasan mengembalikan Pilkada tidak langsung,” ujar Endang dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

​Menilai Parpol Cacat Berpikir

​Endang menyebut parpol yang menggulirkan wacana tersebut memiliki kecacatan dalam berpikir. Menurutnya, langkah itu harus dilawan karena dianggap merampas hak dan kedaulatan rakyat yang telah dijamin konstitusi.

​”GMNI akan selalu berdiri dan berpihak pada kedaulatan rakyat. Pemilihan oleh DPRD hanya akan menjauhkan pemimpin dari rakyatnya,” tegasnya.

​Revitalisasi Gerakan dan Independensi

​Konferda VI GMNI Banten kali ini mengusung tema “Revitalisasi Gerakan Mewujudkan GMNI Banten yang Solid, Sistematis, dan Berdikari dalam Gerakan.” Endang menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, GMNI Banten akan fokus pada penguatan ideologi Marhaenisme dan kemandirian organisasi.

​Ia juga menggarisbawahi pentingnya independensi organisasi dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik pragmatis.

​”DPD GMNI Banten berdiri independen. GMNI bukan alat kekuasaan, melainkan organisasi perjuangan mahasiswa. Kami menolak segala bentuk intervensi dari kelompok manapun,” tuturnya.

​Garis Komando Pusat

​Terkait arah organisasi secara nasional, Endang memastikan DPD GMNI Banten tetap berada dalam satu garis komando di bawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI yang dipimpin oleh Ketua Umum Sujahri Somar.

​Revitalisasi gerakan yang dimaksud, lanjut Endang, bukan sekadar jargon, melainkan komitmen untuk solid secara internal dan sistematis dalam kerja-kerja organisasi demi kepentingan rakyat.