​JAKARTA — Laporan terbaru yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pada peringkat kelima menteri berkinerja terburuk dengan skor -43. Hasil penilaian tersebut perlu disikapi secara kritis dengan melihat kesesuaian antara metodologi yang digunakan dengan realitas kinerja di lapangan.

​Studi Celios menggunakan pendekatan survei persepsi berbasis non-probability sampling di media sosial. Metode ini pada dasarnya menangkap dinamika opini dan sentimen di ruang digital, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan indikator teknis maupun capaian kinerja kualitatif birokrasi di lapangan.

​Penilaian terhadap kinerja Menko Bidang Pangan perlu diuji dengan data faktual dan kerja kebijakan lintas kementerian/lembaga sepanjang tahun 2026, antara lain:

​1. Penguatan Cadangan Pangan dan Stabilisasi Harga

​Di bawah koordinasi Kemenko Pangan, pemerintah mengakselerasi pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk mengantisipasi ketergantungan pada curah hujan. Stabilitas harga pangan pokok dijaga melalui penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan operasi pasar secara berkala. Pada periode Februari–Maret 2026, distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng telah menyasar lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia.

​2. Penataan 13.000 Titik Satuan Pelayanan Pangan

​Menko Pangan memimpin evaluasi dan penataan pada lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pangan (SPP). Wilayah dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dijadikan prioritas penanganan dalam skala waktu satu bulan, sementara wilayah Sumatra, Jawa, dan daerah lainnya ditargetkan tuntas dalam dua bulan.

​3. Modernisasi dan Hilirisasi Sektor Pertanian

​Upaya modernisasi ditunjukkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan). Sebagai contoh di Kabupaten Kebumen, difasilitasi penyaluran 136 unit alsintan (termasuk pompa air dan traktor roda empat) untuk 56 kelompok tani di 19 kecamatan. Di sektor perikanan, dikembangkan program budi daya tematik bioflok untuk mendukung target produksi ikan budi daya nasional sebesar 7,15 juta ton pada 2026.

​4. Integrasi Hulu-Hilir dan Penguatan Ekonomi Desa

​Kemenko Pangan mendorong integrasi Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) dengan jaminan kepastian pasar (offtaker) bagi petani dan pembudi daya lokal, memosisikan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi warga. Atas langkah integrasi sektor hulu dan hilir tersebut, Menko Pangan menganugerahi Indonesia Food Transformation Award.

​Kesimpulan

​Penilaian terhadap kinerja pejabat publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting dalam demokrasi. Namun, agar evaluasi tersebut berimbang dan obyektif, indikator persepsi publik di media sosial sejatinya perlu dikomparasikan dengan data kinerja empiris, program aksi, dan fakta capaian pembangunan di lapangan. Kinerja Menko Pangan Zulkifli Hasan pada akhirnya diukur dari ketercapaian target ketahanan pangan nasional dan kemanfaatannya bagi masyarakat luas.