SERANG – Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) didorong mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya melalui pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi dan pendampingan terhadap petani di Provinsi Banten.

Ajakan tersebut mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan bertema “Mewujudkan Pangan Berdaulat, Kontribusi Pemuda bagi Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untirta di Ruang Student Centre 03, Kampus Utama Sindangsari, Serang, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, pelaku usaha lokal, serta mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan ketahanan pangan, mulai dari ketersediaan dan distribusi pangan, pengembangan agribisnis, regenerasi petani, hingga pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dosen Teknologi Pangan Untirta, Rifqi Ahmad Riyanto, S.Si., M.Sc., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga mencakup empat dimensi utama, yakni ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Mengacu pada Global Food Security Index (GFSI) 2022, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Menurut Rifqi, capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan kemampuan adaptasi sistem pangan.

Ia juga menyoroti data produksi beras nasional tahun 2025 yang meningkat 13,29 persen menjadi 34,69 juta ton. Namun, peningkatan produksi tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan distribusi.

“Peningkatan produksi beras perlu diiringi dengan pemerataan distribusi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Rifqi.

Selain persoalan distribusi, perubahan iklim juga menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian. Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian dan stabilitas pasokan pangan.

Rifqi turut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengurangi pemborosan makanan atau food waste. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani, melainkan juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola konsumsi pangan.

“Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan lokal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara (ARENTA), Sarnata, S.P., menyoroti peluang pengembangan agribisnis berbasis potensi pangan lokal. Ia menyebut sejumlah produk unggulan dari wilayah Lebak, Serang, dan Pandeglang masih menghadapi kendala distribusi serta pemasaran.

Salah satu contohnya adalah produk gula aren yang memiliki tantangan dalam proses penyimpanan dan pengiriman karena rentan mengalami kerusakan, pecah, maupun meleleh.

Menurut Sarnata, diversifikasi produk menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Produk gula aren yang sebelumnya memiliki nilai jual sekitar Rp20.000 dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai jual mencapai Rp80.000.

“Dalam membangun bisnis, diperlukan perencanaan dan struktur yang jelas sejak awal,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya legalitas usaha, pemenuhan perizinan produk sesuai ketentuan, serta pengembangan pola kemitraan bisnis atau business to business (B2B) agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Saat ini, usaha yang dirintisnya disebut telah membina sekitar 175 petani aren sebagai penyedia bahan baku. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam agribisnis dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pangan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM Fakultas Pertanian (Faperta) Untirta 2026, Rafii Rizqi Ramadhan, menyoroti persoalan regenerasi petani dan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mendampingi masyarakat pertanian.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama, yaitu ketersediaan fisik pangan, aksesibilitas ekonomi, dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani milenial berusia 19–39 tahun tercatat sekitar 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari keseluruhan petani Indonesia. Kondisi tersebut, menurut Rafii, menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian.

Selain regenerasi petani, Rafii menekankan pentingnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Ia menyinggung peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mulai dilibatkan dalam mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa mahasiswa perlu ikut mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar distribusi pupuk berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Persyaratan penebusan pupuk bersubsidi, antara lain, berkaitan dengan identitas petani dan keterdaftaran dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten pada 2026 mencapai 135.377 ton. Hingga 26 Oktober 2026, realisasi penyaluran tercatat sebanyak 71.472 ton atau sekitar 53 persen dari alokasi tersebut.

Penyaluran itu terdiri atas 35.193 ton pupuk urea dan 35.765 ton pupuk NPK. Sementara itu, stok pupuk bersubsidi di Banten disebut mencapai 15.786 ton.

Rafii menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, belum optimalnya penyerapan pupuk bersubsidi tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga dapat dipengaruhi faktor lain, seperti kondisi cuaca dan status keterdaftaran petani dalam sistem e-RDKK.

“Petani di Banten masih membutuhkan pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan pertanian,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan pertanian perlu dilihat secara menyeluruh karena kegagalan panen tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan pupuk. Faktor cuaca, kualitas lahan, ketersediaan air, dan aspek teknis budidaya juga dapat memengaruhi hasil produksi.

Dalam pemaparannya, Rafii juga menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai 7,41 juta ton atau sekitar 75 persen dari alokasi 9,8 juta ton.

Di sisi lain, upaya menjaga produktivitas pertanian juga membutuhkan dukungan ketersediaan air. Sejumlah langkah, seperti operasi modifikasi cuaca dan Program Manunggal Air TNI, dinilai berpotensi membantu petani, khususnya di wilayah yang masih bergantung pada curah hujan.

Rafii mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pendampingan petani, mulai dari membantu memahami mekanisme pendaftaran RDKK, mendorong keikutsertaan dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Seminar tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Melalui keterlibatan akademisi, mahasiswa, petani, pelaku usaha, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, diharapkan lahir langkah konkret dalam memperkuat sektor pertanian dan mengembangkan potensi pangan lokal di Banten.

Ketahanan pangan membutuhkan kerja bersama dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan kapasitas petani, ketersediaan sarana produksi, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, hingga pengembangan inovasi dan pemasaran produk pangan lokal.